Walikota Ajukan Penangguhan Penahanan Lurah, Vinsensius: Jangan Halangi Proses Hukum

Oleh Administrator
Senin, 08 Mei 2017 12:35 — tag : walikota

Bagikan

SURABAYA (WIN) - Sejumlah media mengabarkan jika Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya (Risma) mengajukan penangguhan penahan terhadap proses hukum Mudjianto Lurah Tanah Kali Kedinding Surabaya, dengan alasan masih PNS aktif dan masih dibutuhkan masyarakat untuk pelayanan.

Tak hanya itu, ternyata  langkah Risma mengajukan permohonan penangguhan penahanan Lurah Tanah Kali Kedinding, Mudjiyanto ini juga diikuti oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Pemkot Surabaya, Nia Santi Dewi, dengan surat bernomer  800/2387/436.8.3/2017.  

Kabar ini spontan ditanggapi keras oleh Vinsensius Awey anggota Komisi C DPRD Surabaya, jika sikap Wali Kota Surabaya dinilai mengahalagi proses hukum yang saat ini sedang dijalankan oleh aparat penegak hukum.

“Sampai hari ini sudah ada 3 lurah terkait kasus pungli, dua berakhir di medaeng dan satunya saya dengar sedang dimintakan penangguhan oleh Ibu Risma, menurut saya alasannya tidak masuk akal, masih PNS aktif dan masih dibutuhkan masyarakat, ini tidak memberikan contoh yang baik kepada luarh-luarah yang lain, artinya masih memberikan kesempatan untuk berlaku yang sama,” ucapnya, Senin (8/5/2017)

Seharusnya, lanjut politisi Surabaya asal partai Nasdem ini, Bu Wali mendorong aparat hukum terhadap siapapun jajaran dibawahnya yang terindikasi melakukan hal seperti itu (pungli-red) untuk di bawa ke proses hukum, agar proses hukumnya bisa cepat, bukan malah menghalangi seperti ini.

Tindakan Pemkot Surabaya mengajukan penagguhan penahanan terhadap salah satu lurahnya dengan alasan masih dibutuhkan masyarakat dengan status PNS aktif dianggapnya sebagai bukti jika Pemkot Surabaya masih lemah soal kesiapan SDM.

“Dan pemkot juga bisa dianggap jika tidak mempunyai kesiapan SDM yang cukup untuk menggantikannya, tidak disiapkan antisipasi sebelumnya, kan masih banyak PNS lain yang baik dan mumpuni,” tandasnya.

Dan lagi, kata Awey, menurut saya Bu Wali tidak konsekuen dengan pernyataan sebelumnya, sesaat setelah mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat terkait predikat sangat baik di pelayanan, karena saat itu Bu Wali spontan menanggapi keras saat mendapatkan pertanyaan masih terjadinya pungli di jajarannya.

“Saya khawatir, jangan-jangan permintaan penangguhan penahanan ini juga akan berujung dengan penarikan beberapa fasilitas kendaraan dinas yang dipinjam pakaikan ke intistusi tersebut, seperti yang terjadi di PN Surabaya,” terangnya sembari tertawa. (q cox)

comments powered by Disqus